Mengapa Bisa Damai (1)
Mengingat konflik Poso dan Ambon berlangsung selama tiga tahun, dengan korban yang begitu rupa dan format kekerasan yang sulit dibayangkan, eskalasi konflik yang bisa menyebar ke mana-mana, sulit memang membayangkan kedua konflik itu bisa diredam.
Namun faktanya kedua konflik tersebut bisa diselesaikan dengan cara damai, kedua komunitas bisa duduk semeja, dan mengakui bahwa damai adalah jalan yang terbaik. Harapan agar anak-anak bisa hidup dengan masa depan gemilang adalah pangkalan dataran berpikir yang sama. Lalu, kata damai pun ikhlas ditorehkan dalam sebuah janji yang ditandatangani masing-masing pihak. Pemerintah tak segan mengambil inisiatif untuk ikrar tersebut.
Untuk mencapai ini, memang tidak mudah. Sejumlah siasat disusun rapi. Berbagai macam rupa teknik dan metode diterapkan. Alhamdulillah, Poso damai, Ambon tenang. Mengapa?
PERTAMA, perundingan Damai Malino untuk Poso (Deklarasi Malino untuk
Poso) dilakukan hanya dua hari setelah umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Sebuah hari kemenangan di mana tiap Muslim diwajibkan memaafkan segala kesalahan dan kekhilafan orang lain.
Bagi kaum Nasrani, waktu penyelenggaraan perundingan masih juga dalam suasana menyambut Hari Raya Natal di mana tiap orang diwajibkan untuk menciptakan rasa damai.
Momentum ini menjadi momentum teologis bagi kedua belah pihak untuk menghentikan kekerasan. Karena itu, juru bicara kelompok Nasrani dalam pidato pembukaannya pada perundingan damai di Malino, mengatakan, “Adalah keimanan kami bahwa siapa saja yang membawa damai adalah anak-anak Allah. Maka, kami datang untuk misi ini. Untuk itu semua, kami memohon maaf sedalam-dalamnya kepada saudara-saudari kami yang Muslim yang selama ini hilang dari sisi kami, tetapi hari ini kami akan bersama lagi.”
Mendengar pernyataan yang bersifat teologis ini juru bicara kelompok Islam membalasnya, “Adalah ajaran kami bahwa kami berkewajiban memberi maaf pada orang-orang yang meminta maaf, bahkan adalah kewajiban kami untuk memaafkan orang, meski mereka tidak harus meminta maaf, dan kami juga sekaligus meminta maaf kepada saudara-saudari kami dari kaum Nasrani.”
Di sinilah kejelian seorang JK yang sengaja memilih momentum Idul Fitri dan Natal untuk memulai perundingan damai. Sehari sebelum kami berangkat ke Malino, JK memberi tahu saya, “Hamid, saya mau taruhan, ya, pasti kedua belah pihak nanti akan bicara dalam konteks Idul Fitri dan Natal sebagai awal pembicaraan. Kedua hari tersebut mensyaratkan adanya maaf-memaafkan. Karena itu, Insya Allah, kita akan sukses mendamaikan mereka sebab secara teologi mereka diikat oleh keyakinan untuk tidak marah kepada pihak lain, tetapi malah diwajibkan untuk memaafkan segala kesalahan dan khilafan orang lain. Percaya saya, Mid,” tegas JK.
Maka, ketika kedua juru bicara menyampaikan kata pembukaan mereka tadi, JK mengorek lutut saya yang ketika itu duduk persis di belakangnya, pertanda bahwa prediksinya benar tentang maaf-memaafkan itu.
Perdamaian di Poso membawa pesan moril dan konkret di Ambon bahwa segalanya bisa dirundingkan dan diselesaikan secara damai, sebagaimana konflik di Poso, yang diakhiri di meja perundingan damai.
KEDUA, sikap tegas yang diberikan oleh pemerintah untuk menghentikan konflik. Pemerintah, lewat JK, dengan tegas hanya memberi tiga pilihan pada pihak-pihak yang bertikai: bertempur terus sampai musnah dan pemerintah akan memberikan senjata dan peluru ke masing-masing pihak, bertempur melawan pemerintah karena pemerintah tidak akan menolerir kekerasan, ataukah berhenti bertikai dan duduk bersama untuk mencapai perdamaian.
Bagi kedua kelompok yang bertikai, tawaran JK ini amat menyulitkan. Terutama, karena pilihan amat terbatas: bertempur habis-habisan atau melawan pemerintah. Maka, secara logis mereka harus memilih opsi ketiga: duduk semeja untuk berunding damai. Ketegasan pemerintah inilah yang hilang selama ini.
Pilihan ini ditawarkan setelah mengetahui secara dalam dan pasti bahwa sesungguhnya sebagian besar di antara mereka, sudah lelah bertempur dan mencapai titik frustasi. JK sudah paham bahwa bertempur antar sesama mereka saja, tidak ada yang jelas mana yang keluar sebagai pemenang dan yang kalah. Dua-duanya menderita dan tak ada yang memperoleh piala kemenangan. Nah, bagaimana lagi kalau mereka harus dihadapkan dengan pilihan bertempur melawan negara.
Bagi JK, kedua kelompok yang bertikai itu pasti menolak untuk berhadapan dengan negara. Nah, kata JK, karena sudah lelah berperang antara sesama warga dan tidak mau juga berperang melawan negara maka pilihannya tinggal satu, yakni duduk semeja berunding untuk mencapai damai. Maka, Malino pun kembali menorehkan sejarah sebagai tempat mendamaikan dua komunitas yang berperang selama beberapa tahun.
Hamid Awaludin, Perdamaian Ala JK “Poso Tenang, Ambon Damai”, hal 138-142, PT Grasindo, 2009
Leave a Reply